Wednesday , February 19 2025

Anggota DPRD Kritisi Proyek Pembangunan SMPN 34 Kota Tangerang

Anggota DPRD Kritisi Proyek Pembangunan SMPN 34 Kota Tangerang
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Apanuddin.

FAKTAMEDIA.id – Proyek pembangunan SMP Negeri 34 Kota Tangerang, Kota Tangerang dinilai janggal oleh anggota DPRD Kota Tangerang.

Pasalnya, proyek yang tak selesai tersebut terdapat ketidaksesuaian terkait anggaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang yang telah dikeluarkan Rp6 miliar dari total Rp13 miliar.

  • BACA JUGA:

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Soroti Kelangkaan Gas Elpiji 3Kg Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Soroti Kelangkaan Gas Elpiji 3Kg

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Apanuddin. Oleh karenanya, ia meminta Inspektorat Kota Tangerang untuk mengaudit Disperkimtan Kota Tangerang.

“Saya meminta Inspektorat dapat segera mengaudit Dinas Perkimtan,” ucapnya, Rabu (5/2/2025).

“Kita ingin tahu, dari Rp 6 miliar yang sudah dikeluarkan itu sudah sesuai atau tidak dengan yang dikerjakan kontraktor, berapa volumenya,” ujarnya.

Selain itu, pria yang karib disapa Jalu itu juga mengkritisi biaya anggaran yang diperuntukkan untuk pengawasan, yang mana biaya pengawasan tersebut sangatlah tinggi yaitu sebesar Rp 292.590.000.

Wakil rakyat asal Gerindra itu mengatakan, seharusnya pembangunan SMP Negeri 34 Kota Tangerang ini dapat tercapai pada tahun 2024. Namun pada kenyataannya pembangunan tersebut malah ditinggal kabur oleh kontraktor. 

“Seharusnya periode kedua ini sudah selesai di dalam pagu di papan proyek itu tapi kenyataannya dari sekian kelas yang kita rencanakan itu, hanya 7 kelas yang baru bisa terpakai,” ucapnya.

  • BACA JUGA:

 Pilar Berduka Atas Meninggalnya Warga Saat Antre Gas Elpiji 3Kg Pilar Berduka Atas Meninggalnya Warga Saat Antre Gas Elpiji 3Kg

“Dan untuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) juga bakal menjadi catatan untuk kita. Karena harusnya PBJ dapat meninjau company profile itu apakah layak untuk diberikan pekerjaan tersebut, ternyata ini salah satu kecolongan, tolong lebih selektif dalam memilih lelang, harus lihat trek recordnya,” tuturnya.

Dirinya juga menyinggung, kegiatan safari pembangunan yang dilakukan oleh Pj Walikota Tangerang Nurdin tak sebanding lurus dengan apa yang ditemukan Komisi IV DPRD Kota Tangerang. Menurutnya, kegiatan safari pembangunan hanya sebatas seremonial belaka.

Sementara Kepala Inspektorat (Inspektur) Kota Tangerang, Ricky Fauzan saat dikonfirmasi enggan berkomentar. Pasalnya ia belum mengetahui adanya informasi tersebut. “Saya belum tahu soal itu, nanti yah,” singkatnya. (Ars)