Faktamedia.id Akurat dan Terdepan
FAKTAMEDIA.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite dan Solar, dapat menurunkan kesejahteraan rakyat.
Hal ini setelah sebelumnya Pertalite dinyatakan pemerintah sebagai barang subsidi.
Menurut Anis, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan berimbas kepada kenaikan harga-harga barang, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung.
“Ke depan tren harga minyak dunia kemungkinan turun, bahkan dalam RAPBN 2023 Pemerintah mengusulkan ICP 90 US dollar,” ujar Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (24/8/2022). Perlu diperhatikan pula, bahwa inflasi di banyak negara sudah berdampak pada Indonesia.
Di sisi lain, inflasi tahunan sudah hampir menembus 5 persen dan inflasi makanan telah mencapai angka 10,32 persen.
“Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari ke depan, maka bisa dipastikan angka inflasi akan kembali naik yang efeknya sangat memberatkan bagi rakyat,” ujar politisi PKS tersebut.
BACA JUGA: Tangsel Setor Pajak Pusat Semester 1 Sebesar Rp36,8 Miliar
Anis menjelaskan saat ini aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi mulai berangsur membaik. Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan menghantam kembali daya beli dan konsumsi masyarakat. Sehingga, berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.
“Bahkan pertumbuhan ekonomi akan kembali melambat hingga naiknya kembali angka kemiskinan,” tutur Anis.
Anis pun menyebut rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut juga memberikan efek yang besar bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM, juga terhadap usaha kecil informal yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial Pemerintah.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Menerima di Wawancara oleh Dua Wartawan Cilik
Selama ini, tambahnya, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahannya.
“Efek domino kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin kolaps, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat,” tegas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.
Menurut Anis saat ini, dengan mempertimbangkan berbagai situasi, apalagi Pemerintah telah menyebut ke depannya situasi ekonomi akan sulit dan gelap, maka sebaiknya kebijakan BBM bersubsidi diprioritaskan untuk kalangan tertentu saja.
Seperti angkutan umum atau motor roda dua berkapasitas mesin rendah.
Selain itu bisa dengan mengurangi budget anggaran lain hingga menghentikan beberapa program yang kurang berdampak secara ekonomi.
“Pemerintah jangan mencari jalan pintas dalam menghadapi tingginya harga energi, padahal subsidi adalah salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat banyak,” tutup Anis.
