FAKTAMEDIA.id – Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) M Azka Nur Fauzi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat perihal mengatasi banjir di wilayah timur Kota Tangerang.
Azka mengatakan, warga yang bermukim di Perumahan Pinang Griya selalu dicemaskan dengan isu banjir yang kerap terjadi pada lima tahun sekali.
“Maka dari itu, dari beberapa elemen masyarakat sudah mengajukan usulan agar dibangun turap di sepanjang Kali Angke di wilayah Ciledug Indah 1 dan Pinang Griya,” ujarnya, Kamis, 7 November 2024.
Azka mengungkapkan, proyek pembangunan turap di Kali Angke dalam rangka mengatasi banjir di dua kawasan tersebut mandek selama satu dasawarsa.
- BACA JUGA:
Pemkot Tangerang Gencarkan Pelayanan KTP-el bagi ODGJ
“Memang sudah ada pengerjaan namun baru dibagian Ciledug Indah, yang di Pinang Griya baru setengah. Jadi, memang ada beberapa lahan yang harus dibebaskan, dari pihak PUPR mungkin agak terlalu lama menyelesaikan masalah itu harusnya kan dari tahun 2013 atau 2014 sudah selesai, namun sampai 2024 belum ada kejelasan sama sekali,” ungkapnya.
Azka menyebutkan, dirinya masih mendalami alasan Pemkot Tangerang melalui Dinas PUPR kenapa tidak melanjutkan pembangunan turap tersebut. Padahal, kebutuhan turap ini sangat mendesak bagi warga setempat.
“Kita untuk saat ini masih berkomunikasi dengan beliau (kepala Dinas PUPR) memang persoalan ini sudah sampai ke pusat, karena masalah budgeting untuk turap itu sangat besar, tapi kalau untuk kepentingan masyarakat kenapa tidak diselesaikan,” katanya.
- BACA JUGA:
Desain Motif Batik Sundara Loka Resmi Terdaftar Hak Cipta
Dia menambahkan, warga setempat ingin bermukim dengan nyaman tanpa perlu dilanda peristiwa banjir. Dia pun meminta Pemkot Tangerang untuk menuntaskan pembangunan turap ini.
“Memang korban secara materi banyak, pada pindah, sangat disayangkan kalau kontribusi dari pemerintah tidak ada,” katanya.
“Saya berharap pemerintah untuk segera menyelesaikan proyek tersebut, sudah berjalan sebagian tapi ada persoalan ada tanah belum dibayar lah, kita kan permasalahannya kenapa setengah-setengah,” pungkasnya. (Ars)