Honor Adhoc Didanai APBD Provinsi, Anggota DPRD Sebut Tidak Pengaruh ke Dana Pilkada

FAKTAMEDIA.id – Pemerintah Provinsi Banten belum lama ini melakukan penandatanganan MoU pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan pemkot/pemkab untuk pilkada serentak 2024.

Dalam perjanjian itu disebutkan, salah satu yang  disepakati yakni seluruh honor ad hoc didanai APBD provinsi.

Terkait hal ini, Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Kota Tangerang Edi Suhendi meyakini  tidak akan berpengaruh terhadap usulan anggaran dana cadangan pilkada Kota Tangerang yang  telah disampaikan beberapa waktu lalu, Kamis (15/9/22).

“Sepertinya tidak akan mengubah (besaran usulan  anggaran), karena komponen pemilu yang lain masih menjadi tanggung jawab kota dan kabupaten,  tapi tergantung kesepakatan pansus (panitia khusus) pembentukan dana cadangan pemilu,” katanya.

BACA JUGA: Menkeu: Ancaman Krisis Iklim Dapat Lebih Luas Dari Pandemi Covid-19

Untuk diketahui, DPRD Kota Tangerang telah mengajukan Raperda Inisiatif tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024.

Berdasarkan ajuan, pengajuan dana cadangan yang diusulkan adalah Rp101.277.674.000. Jumlah ini meningkat drastis dibanding pilkada 2018 yang hanya sebesar Rp61 miliar, demikian pula pada pilkada 2013 sebesar  Rp60 miliar serta 2008 sebesar Rp 16 miliar.

“Dana ini tidak bisa satu tahun anggaran, makanya  dicicil. Tahun anggaran 2022 masuk sebagian, APBD 2023 murni juga masuk lagi demikian  pula pada APBD Perubahan 2023,” kata Edi.

BACA JUGA: Walikota Arief Tinjau Sejumlah Titik Banjir Akibat Hujan Lebat

Menurutnya, dana diajukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal seperti, kenaikan jumlah  pemilih, kenaikan honorarium petugas adhoc, alat pelindung diri hingga santunan penyelenggara  pemilu.

Seperti diketahui, kebutuhan honorarium penyelenggara diajukan sebagai berikut, honor PPK yakni Rp1.842.750.000, honor PPS: Rp6.115.200.000, honor KPPS: Rp23.360.000.000 dan honor PPDP sebesar: Rp2.560.000.000. (ADV)