FAKTAMEDIA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berhasil menekan angka keluarga berisiko stunting melalui program Pos Gizi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Muchlis mengatakan bahwa program Pos Gizi berhasil mencegah stunting serta dapat menaikkan status gizi masyarakat khususnya kepada balita.
“Selain untuk melakukan pencegahan terhadap stunting, Pos Gizi ini juga berdampak kepada status gizi masyarakat. Melihat data dari tahun 2023 lalu, angka stunting menurun dari 3,7 di bulan Februari menjadi 2,7 di bulan Agustus.” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Muchlis saat ditemui pada Kamis (4/01/2023).
”Kemudian angka bumil (ibu hamil) KEK atau ibu bermasalah dengan gizi, balita dengan wasting dan under weight juga mengalami penurunan,” jelasnya.
BACA JUGA: Ketahanan Pangan, Warga Sukamulya Tanam Cabai di Pekarangan
Ia menyampaikan, program Pos Gizi merupakan salah metode intensifikasi pemberian makanan bergizi. Tujuannya untuk mengembalikan anak dari status gizi kurang menjadi normal.
“Tentunya Pos Gizi ini sangat berperan (dalam mencegah kasus stunting), karena Pos Gizi ini dibentuk dalam upaya penanganan terhadap balita yang bermasalah dengan gizi setelah dilakukan proses skrining oleh posyandu,” ucapnya.
Pelayanan Pos Gizi ini dilakukan di Posyandu dengan melakukan edukasi kepada orang tua terkait pola asuh dan pemenuhan gizi untuk anak. Dalam Pos Gizi ini juga dilakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita. Kemudian diidentifikasi apakah balita tersebut masuk kategori gizi buruk atau tidak.
BACA JUGA: Pilar Saga bersama Kemenag Tangsel Peringati HAB ke-78
Selain itu, program Pos Gizi juga merupakan salah satu upaya dalam memberikan solusi terkait pengentasan masalah Stunting di Kabupaten Tangerang.
“Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk mengedukasi para orang tua tentang pola asuh anak, termasuk mengedukasi terkait pemberian makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak,” ucapnya.
Masalah gizi merupakan masalah yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi yang sangat luas. Tidak hanya menyangkut aspek kesehatan tetapi meliputi juga masalah sosial, ekonomi serta lingkungan.
Karena itu, kata dr. Muchlis, penanganan kasus kurang gizi atau stunting diperlukan kerja sama komprehensif semua pihak.
“Jadi dalam mengatasi permasalahan stunting ini diperlukan kerja sama yang masif mulai dari unsur pemerintah, kader posyandu, PKK sampai kepada pihak orang tua dan keluarga. Yang pasti kami dari Dinkes akan terus berupaya untuk memaksimalkan program yang ada terkait penanganan stunting di Kabupaten Tangerang,” ujarnya. (red)