FAKTAMEDIA.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang jalin kolaborasi dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Tangerang dalam transpasransi informasi dalam mencegah ujaran kebencian dan hoax untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dengan aman dan berintegritas.
Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatullah, mengapresiasi kolaborasi ini dan menekankan pentingnya sinergi dengan media.
“KPU Kota Tangerang, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, khususnya kelompok Media JMSI, yang berkenan bekerja sama dengan KPU,” ujar Qori, Rabu (13/11/2024).
Qori mengatakan, kerja sama ini merupakan komitmen KPU Kota Tangerang untuk menggandeng media dalam mewujudkan proses pemilihan kepala daerah yang terbuka dan transparan, serta memberikan informasi yang berimbang agar proses tahapan Pilkada dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat.
- BACA JUGA:
Pilkada 2024, KPU Kota Tangerang Gelar Simulasi Pemungutan Suara
Lebih lanjut, Qori menyampaikan bahwa peran media sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap Pilkada.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat, sehingga mereka merasa terlibat dan percaya pada proses yang sedang berjalan. Media membantu kami memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada diketahui publik dengan jelas, mengurangi ruang untuk keraguan dan ketidakpercayaan,” jelasnya.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Tangerang, Jojo Sudirjo, mengatakan bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat.
“Media adalah jembatan antara pemilih dan informasi yang kredibel. Dengan menyajikan berita yang akurat, media dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang cerdas,” ujar Jojo.
- BACA JUGA:
Kebutuhan Meningkat, Wakil Ketua DPRD Minta PDAM TB Percepat Pengerjaan Proyek Pipa Air Bersih
Menurut Jojo, salah satu peran terpenting media adalah menjaga transparansi informasi, aselain berperan dalam penyebaran informasi, media juga diharapkan mampu menangkal penyebaran hoaks yang sering kali mengganggu proses demokrasi.
“Transparansi adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang dipercaya publik. Kita perlu bekerja sama. Hanya dengan sinergi ini kita dapat menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Ars)