Faktamedia.id Akurat dan Terdepan
FAKTAMEDIA.ID – Walikota Serang Syafrudin menghadiri acara Diseminasi Audit Kasus Stunting Tingkat Kota Serang tahun 2022 bertempat di Hotel Wisata Baru, Senin (10/10).
Dihadiri juga oleh Wakil Walikota Subadri Ushuludin, Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Nanang Saefudin, ASDA I Kota Serang Subagyo, ASDA II Kota Serang Yudi Suryadi, Kepala DP3AKB Kota Serang Anthon Gunawan, Forkopimda Kota Serang, beberapa Kepala OPD Kota Serang, Camat Se-Kota Serang, Tim audit kasus stunting Kota Serang, dan juga Tim pakar hasil audit stunting Kota Serang.
Audit kasus stunting merupakan identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveyor, rutin atau sumber data lainnya, dimana identifikasi rasio pada audit kasus stunting yang dilakukan adalah menemukan atau mengetahui resiko-resiko potensial penyebab langsung, misalkan asupan tidak kuat, penyakit infeksi dan penyebab tidak langsung terjadinya stunting misalkan calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita.
Adapun tujuan adanya audit kasus stunting ini yaitu Mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran.
Mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan, perbaikan tata laksana kasus yang serupa; Menganalisis faktor resiko terjadinya stunting pada baduta atau balita.
aMemberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan.
Kepala DP3AKB Kota Serang Anthon Gunawan menyampaikan bahwa audit kasus stunting merupakan kegiatan prioritas dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
“Audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas yang harus dilakukan untuk mendukung rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting tersebut” Ucapnya.
Disampaikan juga oleh Anthon Gunawan bahwa hasil audit yang telah dilakukan oleh tim mendapatkan hasil bahwa terdapat 8.406 orang yang beresiko stunting di Kota Serang.
“Dari jumlah keluarga resiko stunting sebesar 6.803, kita mendapatkan anggota keluarga yang beresiko stunting sejumlah 8.406 orang” Ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Serang H. Syafrudin menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan program Pemerintah Pusat sampai Daerah sehingga perlu adanya dukungan dari semua pihak.
“Penanganan stunting apa yang disampaikan tadi bukan berarti harus 1 dinas yang harus menangani, jadi semua OPD dan para Camat serta para lurah kemudian juga para kader PKK dan semua pihak harus turun dalam rangka penanganan stunting” Ucapnya.
Menanggapi hasil data yang dipaparkan oleh Kepala DP3AKB, Walikota Serang H. Syafrudin menghimbau kepada seluruh perangkat daerah untuk benar-benar mengawasi siapa saja yang beresiko stunting.
“Kalau yang sudah stunting di Kota Serang ini kalau tidak salah sekitar 2000an tetapi yang beresiko ini hampir 10 ribu” Ucapnya.
“Oleh karena itu sebelum terjadi stunting anak-anak kita, ini agar semua pihak bekerjasama, semua OPD, para camat, lurah dan kader tim penggerak PKK untuk benar-benar mengawasi dari semenjak calon pengantin sampai mengandung kemudian melahirkan karena kalau sudah diatas dua tahun itu akan sulit, itu pertumbuhan anak sudah tidak bisa diperbaiki, akan susah” Sambungnya.
Kemudian, atas nama Pemerintah Kota Serang Syafrudin berkomitmen untuk terus menangani stunting ini sampai tuntas, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi kinerja aparatur daerah dan juga menekan kepada camat dan lurah untuk terus aktif melakukan pendataan agar dapat ditindaklanjuti.
“Yang paling utama saya menekankan kepada para lurah dan camat untuk terus didata, baik yang sudah stunting maupun yang belum stunting dan yang beresiko stunting, ini terus didata dan ditindaklanjuti sehingga yang stunting menjadi sembuh dan yang beresiko stunting tidak akan terjadi stunting” Ucapnya.
“Oleh karena itu, pada hari ini tentunya dari tim pakar maupun dari tim audit untuk bisa memaparkan dan bisa diterima oleh semua pihak, kami sengaja hadir lengkap bersama wakil walikota dan sekda untuk sama-sama menunjang kaitannya program penuntasan stunting ini dengan didorong atau dibantu dengan APBD, OPD masing-masing harus menganggarkan untuk penanganan stunting” Tutupnya. (*)
