Friday , November 22 2024

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret
Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB.
x

FAKTAMEDIA.ID – Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga 8 Maret 2021. Tindak lanjut dari perpanjangan PPKM mikro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi.

“Pemerintah secara resmi telah memperpanjang masa pemberlakuan program pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021,” kata jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Solid dan Loyal, Kader Demokrat Banten Berkemah Bareng AHY

“Sebagai tindak lanjut dari perpanjangan dari PPKM ini, Mendagri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2021 yang harus ditindak lanjuti oleh gubenernur dan kepala daerah di masing-masing daerah,” imbuhnya.

Demi memperkuat pelaksanaan PPKM mikro, Wiku menuturkan pemerintah provinsi harus mengkoordinasikan data pemetaan risiko COVID-19 ke tingkat RT.

Baca juga: Jokowi Lantik Siruaya Utamawan Ketua Harian MOI Menjadi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan

Data-data yang berkaitan dengan PPKM mikro juga harus dilaporkan ke Satgas Penanganan COVID-19 tingkat pusat.

“Untuk menguatkan pelaksanaan PPKM mikro di desa atau kelurahan, maka pemerintah provinsi harus mengkoordinasikan data pemetaan risiko zonasinya di tingkat RT, dan data penyaluran bantuan beras atau pun masker, dan melaporkan secara berkala ke satgas pusat melalui satgas daerah,” sebut Wiku.

Wiku mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran membentuk pos komando di tingkat kelurahan atau desa. Dia menegaskan kerja sama dari segala sektor harus terjalin agar pandemi COVID-19 bisa segera dikendalikan.

“Selain itu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga berperan membantu pembentukan dan mengawasi operasional pos komando di desa atau kelurahan. Tentunya keseluruhan tahapan ini dibantu oleh TNI dan Polri,” tutur Wiku.

“Oleh karena itu, kerja sama seluruh sektor penting, sehingga program PPKM tahap kedua ini dapat berhasil dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di tingkat nasional,” sambung dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan upaya RI mengamankan vaksin COVID-19 sejak awal pandemi. Baca di halaman berikutnya. (red)