faktamedia.id Akurat dan Terdepan
FAKTAMEDIA – Komisi I DPRD Kota Tangerang menyoroti sejumlah bangunan yang diduga melakukan pelanggaran perizinan maupun pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Badan Anggaran, Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, mengatakan RDP tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta Bagian Hukum Setda Kota Tangerang. Rapat itu membahas sejumlah pengaduan masyarakat sekaligus meminta penjelasan mengenai langkah pengawasan dan penegakan aturan terhadap bangunan yang dipersoalkan.
Junadi mengungkapkan, salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Jalan Garuda. Bangunan tersebut diketahui telah disegel, namun berdasarkan laporan yang dibahas dalam RDP, masih terdapat aktivitas di dalamnya. Satpol PP diminta menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk penyelesaian terhadap pelanggaran segel.
Selain itu, terdapat 10 bangunan gudang di wilayah Jurumudi yang diduga belum memiliki izin. Junadi menyebut, bangunan yang berada di kawasan permukiman tersebut akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP melalui proses penyegelan.
“Yang kedua, bangunan di Jurumudi ada 10 gudang yang hari ini tidak ada izinnya. Nanti dari Satpol PP akan memberikan tindakan secepatnya untuk penyegelan, karena kawasan tersebut merupakan kawasan permukiman yang digunakan untuk bangunan gudang,” jelasnya.
Persoalan lainnya ditemukan di wilayah Tanah Tinggi. Bangunan yang perizinannya diperuntukkan sebagai rumah diduga digunakan sebagai rumah kost. Menurut Junadi, bangunan itu telah disegel dan pemiliknya bersikap kooperatif untuk mengurus penyesuaian izin. Namun, penyegelan akan tetap berlaku sampai perizinan yang sesuai dipenuhi.
Hal serupa juga menjadi perhatian di kawasan RS Sitanala dan KH Hasyim. Junadi menyampaikan, kedua lokasi tersebut turut dibahas karena dugaan penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan izin maupun peruntukannya.
Sementara itu, Komisi I juga menyoroti bangunan gudang dan lapangan padel di Jalan Hasyim Asy’ari, tepatnya di samping SPBU Nerogtog. Bangunan tersebut diduga belum mengantongi izin dan telah dikoordinasikan dengan Dinas Perkim untuk ditindaklanjuti.
Junadi menambahkan, berdasarkan penjelasan Satpol PP dalam rapat, masih ditemukan aktivitas pekerjaan pada bangunan yang telah disegel. Atas temuan tersebut, pihak terkait telah menjalani proses tindak pidana ringan (tipiring). Sementara itu, pemilik bangunan menyampaikan bahwa mereka telah memiliki izin, sehingga akan dipanggil untuk menunjukkan dokumen perizinannya.
Ia menegaskan, DPRD mendorong OPD terkait menjalankan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Bangunan yang terbukti belum memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukannya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik bangunan juga perlu diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban administrasi perizinannya.
“Kami dari DPRD mengimbau kepada seluruh pengusaha di Kota Tangerang, silakan berinvestasi dan mengembangkan usaha, tetapi harus memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kegiatan usaha berjalan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku,” tegas Junadi.
Sementara, Ketua Badan Himpunan Pelayanan Publik dan Hukum Independent (BHP2HI) Suhardi Winoto usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Banggar menyebut ada beberapa diantaranya pelanggaran peruntukan lahan, dan Walikota Tangerang mengkedapnkan investasi tetapi tidak sesuai dengan kebijakan yang terkandung dalam Perwal No.11 Tahun 2003, bahwa dibolehkan investasi tapi harus menjalankan semua peraturan .
“Tetapi sekarang banyak pelaku usaha yang dibiarkan saja hanya karena ber-investasi, tetapi tidak berkontribusi terhadap masyarakat Kota Tangerang. Ada 20 pelaku usaha sudah kita surati dan 8 pelaku usaha kami nilai sudah fatal yaitu yang di bahas di RDP tadi,kita menunggu hasil dari RDP tadi, apakah akan segera ditindaklanjuti atau tidak. Kalian yang bertindak atau kami,” pungkasnya. (Ars)
