Wednesday , July 24 2024

AHY berkirim surat ke Presiden soal Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat

AHY berkirim surat ke Presiden soal Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat
Pengiriman surat konfirmasi itu kata dia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya.
.

FAKTAMEDIA.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

“Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Jakarta, Senin (01/2/21).

Pengiriman surat konfirmasi itu kata dia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.

Baca juga: Olla Pebisnis Perhiasan Imitasi Jadi ‘Tajir Mlintir’ Kantongi Omset Rp4,5 Miliar Sebulan

“Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap dia.

Lebih lanjut, Menurut AHY gerakan itu juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas ‘praduga tak bersalah’ (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ujarnya.

Baca juga: Melanggar Prokes, Gubernur NTB Berenang bareng Puluhan Pejabat

AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.

Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.

“Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” ungkap dia.

AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat. (red)